KEDUDUKAN KAISAR DALAM PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKANNY A UNDANG-UNDANG DASAR JEPANG TAHUN 1946

Vallentina, Nawangwulan (2006) KEDUDUKAN KAISAR DALAM PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKANNY A UNDANG-UNDANG DASAR JEPANG TAHUN 1946. Other thesis, Universitas Darma Persada.

	Text BAB-01.pdf Download (4MB)
	Text BAB-02.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB-03.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB-04.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Kedudukan Kaisar yang dalam Undang-Undang Dasar Meiji ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan dan kepala pemerintahan, serta sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang berubah setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Jepang 1946. Penetapan di bentuknya Undang-Undang I946 itu sendiri, dilatarbelakangi oleh kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang menyebabkan Jepang akhirnya diduduki oleh Sekutu Dalam masa pendudukannya, Sekutu berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar Meiji harus diubah, sehingga terbentuklah Undang-Undang Dasar Jepang 1946. Dalam Dasar Jepang undang-undang dasar tersebut, Kaisar berkedudukan sebagai lambang negara dan lambang kesatuan rakyat, dan Kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan Semua tindakan-tindakan kenegaraan yang dilakukan oleh Kaisar harus atas dasar persetuyuan Kabinet senta Parlemen, dan Kaisar hanya melakukan tugas yang diatur dalam undang-undang

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	sejarah jepang
Subjects:	900 History, Events/Ilmu Sejarah, Kejadian > 952 History of Japan/Sejarah Jepang
Divisions:	Fakultas Bahasa Dan Budaya > Bahasa dan Kebudayaan Jepang
Depositing User:	Setyo Renny Perpustakaan
Date Deposited:	09 Sep 2022 02:55
Last Modified:	09 Jan 2024 09:48
URI:	http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/4121

Actions (login required)

View Item