PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU EKONOMI MANDIRI (BANGSANTRI) YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN SDGs DESA

Agus Salim, Dasuki (2023) PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU EKONOMI MANDIRI (BANGSANTRI) YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN SDGs DESA. Jurnal Ilmiah Sosial Humaniora (Social Humanities Scientific Journal), 1. ISSN 3025-3810

Text PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU....pdf Download (2MB)

Abstract

Isu utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi. Dimensi kewilayahan. Strategi kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan (strategic development regions) dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan industrialisasi pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta pada klaster-klaster industri untuk memicu dampak penggandanya (multiplier effect) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di sisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, dilakukan upaya peningkatkan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah. Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antarawilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, dilakukan juga upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar pada daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal. Pada saat yang bersamaan dilakukan upaya percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan wilayah dalam pembangunan nasional dapat mencapai tujuan utama yaitu keseimbangan antarwilayah dan pemerataan kualitas kehidupan masyarakat.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi
Subjects:	300 Social Science/Ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Setyo Renny Perpustakaan
Date Deposited:	17 Oct 2023 07:34
Last Modified:	17 Oct 2023 07:34
URI:	http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/6880

Actions (login required)

View Item